Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) pukul 22.00. Berikut ini daftar menteri dan pejabat negara dalam kabinet baru yang akan menjabat pada periode tahun 2009-2014.

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
1. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan

Koalisi bukan bagi-bagi kekuasaan

13 april 2009.1pm.

Selepas Pemilu Legislatif Partai Politik sedang disibukkan dengan hitungan-hitungan angka, analisis strategi, koaliasi dengan siapa, aksi lobbi-lobbi atau juga yang sedang ngetren istilah “komunikasi politik”. Ya..semuanya berusaha mencari posisi yang paling tepat dan nyaman kedepannya, tentunya kalau bisa menang. Tentunya saya yakin sepenuhnya bahwa tujuan partai politik berusaha untuk menang adalah untuk memperjuangkan aspirasi yang diwakilinya, ideologi yang dibawanya, kemakmuran rakyat indonesia, bukan sekedar untuk meraih kekuasaan. Semoga saja..Aamiin…

Kemenangan Partai Demokrat, pada pemilu legislatif 2009 kemarin, membawa Partai Demokrat dan Susilo Bamabng Yudhoyono demikian kokoh dan gagah dalam bermanuver dan memposisikan dirinya, hampir semua partai berebut untuk mendekat kepada Partai Demokrat sekarang ini. Demikian gagah dibandign tahun 2004 lalu yang hanya memperoleh kurang- lebih 7%, yang untuk mengajukan SBY sebagai calon presiden, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan banyak partai. Sehingga baru-baru ini SBY, dalam conferensi pers kemenangan partai demokrat, dengan tegas menyampaikan hal yang intinya bahwa kontrak politik atau komitmen untuk berkoalisi harus jelas dan diusahakan agar terpublish kemasyarakat luas. Wajar memang, dengan melihat pemerintahan selama 5 tahun terakhir, koalisis besar-besarran pada tahun 2004 lalu terlihat tidak kokoh bahkan saling tikam dibelakang, maka pernyataan tersebut tersirat mengatakan bahwa “sekarang gue menang, silakan koalisi ma gue, tapi lo nurut n kita buat kontrak yang jelas”. Gagah sekali bukan.

Koalisi pada hakikatnya bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan, seperti politik yang tujuannya bukan hanya memperoleh kekuasaaan. Jika partai politik yang ada sekrang memahami hal ini, maka niscaya kesejahteraan rakyatlah yang menjadi tujuan dan landasan geraknya. Artinya jika ternyata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bisa dengan merekonsoliasi ide dan pemikiran masing-masing partai politik, maka mengapa tidak. Jika pun paska pemerintahan nanti atau pemilu 2014 nanti rekonsoliasi ide ini tidak dianggap lebih baik daripada ide awal partai politik itu sendiri, maka itulah saatnya berpisah jalan. Tidak ada teman yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi.

Berdasarkan hal tersebut, arah saya adalah menjelaskan landasan-landasan yang diperlu diperhatikan partai politik untuk berkoalisi. Pertama adalah kemiripan ideologis. Hal ini sangat penting adanya, karena kemiripan ideologis bisa membuat ide awal partai politik setelah rekonsoliasi tidak terpental begitu jauh, serta bisa mengokohkan jalannya pemerintahan kelak; Kedua adalah pencapaian partai poltik tersebut. Konkritnya saya berbicara tentang jumlah perolehan kursi atau persentase kemenangan. Hal ini juga penting, karena jika Gol utama adalah mensejahterakan rakyat dan jalannya adalah dengan memperoleh kemenangan, maka koalisi dengan partai politik yang besar, artinya perolehan suaranya besar adalah mutlak; Ketiga adalah komitmen. Bukan hanya untuk memperoleh kemenangan tapi untuk menjalankan pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun, tidak menikam dari belakang, tidak talak 3 sebelum pemerintahan usai. Hal ini begitu sederhana namun begitu sulit; keempat adalah prediksi masa depan. Maksud saya disini adalah penjelasan ide ‘berpisah jalan’ di pemilu berikutnya yang pernah saya sebutkan sebelumny. Jika partai politik itu besar, secara kualitas dan kuantitas, maka ide memimpin bangsa tidak selesai hanya dalam satu perputaran pemerintahan. Secara konotatif ‘ingin menang’ atau ‘ingin berkuasa’ diputaran pemerintahan berikutnya. Karena itu, bagi partai politik menjadi penting untuk mengukur diri dan memprediksi masa depan sebelum berkoalisi dengan siapa, apakah diperputaran roda pemerintahan berikutnya bisa memimpin, jika berkoalisi dengan partai tersebut?

Analisis Instan Hasil Pemilu Legislatif 2009

Jakarta, 10 April 2009.10.50pm.

Pesta demokrasi Indoneisa baru saja diselenggarakan, dengan cukup sukses pada 9 april kemarin. Dengan hasil quick count LSI (per 10 januari,pukul 10.48pm) , 10 parpol besar seperti di bawah ini :

Partai Demokrat : 20.9%

PDIP : 14.6%

Golkar : 14.3%

PKS : 8.6%

PAN : 7.5%

PKB : 6.8%

PPP : 5.1%

Gerindra : 4.8%

Hanura : 3.5%

PKPB : 1.6%

Dari hasil diatas,ada beberapa poin yang menarik perhatian saya, diantaranya; meningkatnya partai demokrat menjadi 3 kali lipat dari perolehan popular vote di tahun 2004; munculnya 2 partai baru, Gerindra dan Hanura, yang dapat menembus 10 besar, bahkan melewati ambang batas parlementary tresshold; adanya 3 partai Islam, PKS, PKB dan PPP, dalam 10 peringkat teratas hasil quick count ini. Ketiga poin tersebut yang akan saya coba bahas, dengan presepsi saya sendiri tentunya, pada tulisan saya kali ini.

Meningkatnya Suara Partai Demokrat (PD)

Pencapaian suara partai demokrat kali ini memang sangat luar biasa, bila dibandingkan dengan pencapaian di pemilu 2004 yang hanya sekitar 7,6%, maka sekarang ini hampir 3 kalinya. PD berhasil melampaui 2 partai besar, yang memimpin pada tahun 2004, yaitu Golkar dan PDIP. PD hampir unggul di semua daerah pemilihan, hal ini membuktikan bahwa kemengan PD dalam pemilu legislatif kali ini adalah mutlak.

Keberhasilan PD kali ini, bisa dikatakan sebagai tanggapan positif dari masyarakat terhadap pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga kemampuan PD yang berhasil meyakinkan masyarakat bahwa kesuksesan pemerintahan adalah keberhasilan dari PD semata. Bukan bermaksud menafikan kedekatan caleg-nya dengan masyarakatnya atau pun kekuatan partainya, tapi melihat karakteristik umum masyarakat Indonesia, yaitu melihat tokoh atau figur, maka bisa saya katakan 80% kemenangan PD kali ini, dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Gerindra dan Hanura

Fenomena PKS dan PD pada tahun 2004 sebagai partai yang melejit, dari tataran partai kecil menjadi partai menengah, kembali terulang pada 2 partai lain pada pemilu 2009 kali ini, yakni Gerindra dan Hanura. Sekalipun tidak sesignifikan PKS dan PD pada tahun 2004, yang mendapat 7% lebih. Namun tetap saja fenomenal, karena menurut saya, ketokohan 2 pimpinan partai ini, yakni Prabowo Subianto dan Wiranto adalah tokoh-tokoh yang mampu menandingi ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan juga hal ini membuktikan eksistensi Gerindra dan Hanura sebagai partai baru, tapi memiliki mesin politik dan kader yang cukup kuat.

Pada pemilu 2009 kali ini, ada sistem parlementary tresshold, yakni sistem dimana yang memberlakuakan bahwa parpol harus melebihi perolehan 2.5%, untuk bisa mengirimkan caleg-nya ke gedung DPR-MPR. Dan luar biasanya Gerindra dan Hanura, sebagai partai baru mereka, bisa mengungguli 17 partai lama, yang perolehannya dibawah 2.5%. Dengan sistem parlementary tresshold ini juga memungkinkan perolehan Gerindra dan Hanura meningkat saat dikonversi menjadi kursi di DPR.

Partai Islam

Jika melihat penjumlahan 3 partai islam 10 besar, yakni PKS, PKB dan PPP, serta partai Islam yang dibawah peringkat 10 besar, seperti PBB dan juga PKNU, maka perolehan partai Islam sekitar 21% lebih. Yang ingin saya cermati disini adalah bahwa keprcayaan masyarakat terhadap partai-partai Islam bahkan jauh lebih besar dari kepercayaan masyarakat terhadap kesuksesan pemerintahan 2004-2009 yang direpresentasikan oleh kemenangan PD. Hal ini yang harusnya bisa diperhatikan oleh para pemimpin partai Islam tersebut, bahwa kemengangan umat Islam bisa terwujud bila Islam bersatu.

Sedangkan secara umum hasil pemilu legislatif 2009 kali ini, menurut saya membuktikan 1 hal, yaitu kecenderungan masyarakat Indonesia untuk memilih adalah berorientasi pada partai-partai besar yang sudah menokoh dan mungkin memiliki idealisme tertentu. Sehingga partai-partai kecil yang kurang menokoh akan tersingkir juga, lebih lagi sekarang setelah ada sistem parlementary tresshold, yang akan membuang partai yang pencapaiannya dibawah 2.5%.

Sehingga saran dan prediksi saya mungkin, ditahun-tahun mendatang partai politik di Indonesia jumlahnya di bawah 10, yang membedakan hanya idealisme yang dipegang partai tersebut, tidak seperti sekarang, hampir tidak bisa dibedakan idealisme yang satu dengan yang lain. Mungkin juga 9 partai yang lolos parlementary tresshold sekarang itu adalah partai-partai Indonesia mendatang.

Wallahu’alam…

tidur pun digaji..

Pak SBY, selasa kemarin membentak salah seorang pejabat yang tertidur ketika beliau sedang memberikan pidato konsolidasi pembekalan pemda. “Pemimpin bagaimana dapat memimpin rakyat kalau tidur! Malu dengan rakyat yang memilih”, begitu ujar bapak Presiden, sambil menggebrak meja.
Luar biasa bukan, pak SBY yang selama ini terkenal pengendalian emosinya sangat baik, bisa meledak juga. Ketegasan yang selama ini benar-benar ditunggu ahirnya keluar juga darinya. Menurutku begitulah seharusnya seorang pemimpin, bisa mengingatkan jika jundi atau bawahannya jika melakukan kesalahan. Ketegasan memang dibutuhkan di Indonesia, yang saat ini mental manusianya sudah bobrok.
Memang selama ini anggota parlemen / DPR mungkin sudah sering tertidur pada saat rapat, rapatnya pun tidak sembarangan tapi yang terkait dengan nasib rakyat yang notabenenya adalah manusia-manusia yang mereka wakili suaranya. Apa jadinya jika mereka tertidur? Tentunya aspirasi rakyat yang mereka wakili tidak sampai, sehingga keputusan yang diambil tidak berdasarkan aspirasi semua golongan masyarakat, tapi hanya aspirasi dari wakil rakyat yang kuat tidak tidur selama rapat. Keputusan itu juga tidak murni lagi menjadi aspirasi rakyat, karena sudah ada campuran dari kepentingan pribadi dan kepentingan parpol yang mengusung mereka.
Setuju, dengan pak SBY, harusnya mereka, pejabat atau anggota parlemen atau siapapun, yang suaranya dan keputusannya mempengarhi hajat hidup orang banyak, harusnya malu, makan gaji buta. Harusnya ada mekanisme pemecatan untuk pejabat yang tidak serius seperti itu.

Demokrasi Subtantif

Secara Prosedural memang demokrasi diwujudkan melalui pemilihan langsung para wakil rakyat di lembaga negara. Tapi apakah hanya dengan hal ini, kita berpikir bahwa demokrasi telah berjalan secara subtantif ?

Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami bersawa apa demokrasi subtantif itu sebenarnya. Menurut Jeff Hayness, demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata. Agenda-agenda rakyat menjadi basis pijakan keberadaan partai politik dalam melakukan proses-proses politik, baik di level eksekutif maupun legislatif.

Dan kita lihat di Indonesia pemilihan langsung adalah sebuah langkah besar bagi Indonesia yang beru saja berusaha menerapkan sistem demokrasi (yang sebenarnya), tapi apakah sudah berjalan dengan subtantif ? Menurut saya belum, karena sementara ini agenda kerakyatan masih terwarnai oleh agenda demokrasi atau bahkan agenda partai politik. Kepentingan yang diambil atau dibuat tidak bersumber pada murni kepentingan rakyat, tapi tertutup oleh kepentingan kelompok dalam hal ini partai politik. Baca lebih lanjut