[pastipanji]

Sering kali ada pihak yang mengatakan sistem Islam tidak mencerminkan sikap demokrasi.

Siapa bilang??

Dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah Syura atau musyawarah. Yang merupakan derivasi (kata turunan) dari kata kerja ‘syawara’. Dan kata ‘syawara’ mempunyai beberapa makna, antara lain memeras madu dari sarang lebah; memelihara tubuh binatang ternak saat membelinya; menampilkan diri dalam perang. Dan makna yang dominan adalah meminta pendapat dan mencari kebenaran.

Dan secara terminologis, syura bermakna “memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat.” (Nizhamul-Hukmi Fil-Islam, Dr. ‘Arif Khalil, hal. 236)

Meminta pendapat dan mencari kebenaran adalah salah satu prinsip dalam demokrasi yang dianut sebagian besar bangsa di dunia. Didalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan.

“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-syura: 36)

Dengan ayat itu, kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Syari’at Islam yang lapang ini telah memberinya tempat yang besar dalam dasar-dasar tasyri’ (yurisprudensi). Ayat itu memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam, dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Dan lebih menegaskan urgensi syura, ayat di atas menyebutkannya secara berdampingan dengan satu ibadah fardhu ‘ain yang tidaklah Islam sempurna dan tidak pula iman lengkap kecuali dengan ibadah itu, yakni shalat, infak, dan menjauhi perbuatan keji.

Hal tersebut menunjukan bahwa, Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan;musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern (dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat).

Yang menjadi poin penting dalam demokrasi bukan sistem trias politiknya, yang membagi pemerintahan kedalam tiga lembaga (eksekutif, yudikatif dan legislatif), melainkan sisitem checks and balances yang berlangsung dalam pemerintahan itu. Tentunya agar bisa berjalan maka, harus ada keterbukaan dari masing-masing elemen dalam pemerintahan itu. Dan keterbukaan itu dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk musyawarah yang efisien, efektif dan egaliter. Tentu saja tujuan adalah kesejahteraan rakyat.

Secara Prosedural memang demokrasi diwujudkan melalui pemilihan langsung para wakil rakyat di lembaga negara. Tapi apakah hanya dengan hal ini, kita berpikir bahwa demokrasi telah berjalan secara subtantif ?

Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami bersawa apa demokrasi subtantif itu sebenarnya. Menurut Jeff Hayness, demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata. Agenda-agenda rakyat menjadi basis pijakan keberadaan partai politik dalam melakukan proses-proses politik, baik di level eksekutif maupun legislatif.

Dan kita lihat di Indonesia pemilihan langsung adalah sebuah langkah besar bagi Indonesia yang beru saja berusaha menerapkan sistem demokrasi (yang sebenarnya), tapi apakah sudah berjalan dengan subtantif ? Menurut saya belum, karena sementara ini agenda kerakyatan masih terwarnai oleh agenda demokrasi atau bahkan agenda partai politik. Kepentingan yang diambil atau dibuat tidak bersumber pada murni kepentingan rakyat, tapi tertutup oleh kepentingan kelompok dalam hal ini partai politik.

Berkaca pada kekisruhan internal maupun eksternal partai politik belakangan ini, sulit ditemukan adanya akselerasi partai politik terhadap isu-isu kerakyatan. Isu-isu yang mendera rakyat makin terkapar bersama terkaparnya rakyat itu sendiri. Partai politik yang telah dibajak demi keuntungan elite telah meminggirkan isu-isu serta agenda riil rakyat. Mereka ternyata perlu mendewasakan diri dan menyelesaikan konfliknya terlebih dahulu sebelum mendewasakan dan menyelesaikan kepentingan rakyat. Padahal harapan-harapan rakyat yang memilihnya telah menggunung untuk segera direalisasikan.

Demikian juga dalam pemilihan kepala daerah, Masalah pemilihan kepala daerah turut menentukan tingkat demokratisasi di daerah tersebut. Semakin tinggi partisipasi aktif rakyat setempat dalam proses pemilihan kepala daerah, semakin tinggi pula tingkat demokratisasi di daerah tersebut. Tapi, yang terjadi kini adalah permainan sisi psikologis masyarakat dengan pewacanaan tokoh dan penjualan karakter, saat ini yang dilihat pada saat pemilihan kepala daerah atau pemilihan apapun itu adalah sosok dari calon kepala daerah tersebut, bukan ke visi dan misi atau program kerja yang akan dikerjakan. Dan itu adalah pembodohan masal. Lagi-lagi yang dilakukan oleh elite atau sebagian pemimpin dan tentu saja itu hanya untuk kepentingan kelompok atau Parpol-nya, jadi kepentingan rakyat pada hakikatnya masih terabaikan.

Mungkin kalau hanya dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung tersebut, bisa dikatakan Indonesia telah menjalankan demokrasi secara subtantif, tapi hanya dalam tataran itu saja sedang pelaksanaan agenda kerakyatannya masih belum.